Minggu, Juli 21, 2024
spot_img

Taufan Pawe dan APH Hingga ke 4 Saksi Aman, Eks Kadinkes Parepare Tegaskan Ada Kongkalikong

Parepare | Jejakkasusnews.id – Terpidana kasus korupsi dana Dinkes Kota Parepare yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebanyak Rp. 6,3 Miliar, dr Muhammad Yamin membantah adanya perbedahan antara putusan banding terpidana Jamalludin dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) miliknya. setelah Sekjen Lakin, Iksan Maparenta Daeng Tika bersama tim Poros Rakyat Media Group Indonesia (PRMGI) sambangi Polres Parepare, Jumat (27/05/2023)

“Apanya yang berubah, MA memutuskan sesuatu perkara berdasarkan berkas pihak Kepolisian, kan lucu, jika pihak kepolisian menyangkali putusan MA padahal dokumen tersebut dibuat oleh pihak kepolisian” jelasnya eks Kadinkes Parepare saat diwawancarai oleh tim PRMGI, Minggu (28/05/2023)

Dirinya menegaskan kepada awak media bahwasanya kasus ini bukan jaksa atau hakim yang bermasalah melainkan Polisi nya yang bermasalah.

“Putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) samaji putusannya tidak ada yang berubah, jadi pihak Kejaksaan dan Hakim tidak ada hubungan karena semua yang diputuskan sesuai berkas yang diterima dari pihak Kepolisian, pada intinya pihak Polisi yang bermasalah” tegasnya dr Muhammad Yamin

Menurut dia kasus ini terkesan seperti kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo, pelaku yang terbukti berupaya menghalang-halangi proses penyidikan istilahnya Obstruction of Justice seperti isi pasal 221 KUHP.

“Jadi pihak kepolisian tidak usah lagi menyangkut pautkan saya, Jamal dan Syahrial karna kami sudah vonis anggaplah sudah tutup buku, meskipun keduanya telah melakukan upayah hukum, terkait masalah anggota DPRD itu urusan pihak Kepolisian dan kedua tersangka” ungkap dr Muhammad Yamin

Dr Muhammad Yamin kembali menegaskan, jika memang pihak Kepolisian tidak bermain dan niat untuk ungkap kasus ini, cukup menangkap ke 4 orang lainnya yakni Haji Hamsah, Firdaus Jollong, Ansar dan Darwis.

“Untuk apa lagi pihak Kepolisian meminta alat bukti baru untuk mentersangkakan seseorang, kan sudah diatur oleh UU Pasal 184 nomor 1 minimal 2 alat bukti, sedangkan Syahrial sudah mengaku kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan atas perintah Taufan Pawe, saya juga sudah mengakui kemudian pada saat dalam persidangan H. Hamsah juga mengakui semuanya atas perintah Walikota Parepare, kan ini sudah menjadi alat bukti ditambah bukti-bukti dokumen yang disita apa itu belum cukup” terangnya Eks Kadinkes Parepare.

Jika memang penyidik mengatakan kurangnya alat buktinya untuk mentersangkakan Taufan Pawe, cukup menangkap ke 4 nama yang telah muncul dalam putusan MA, itu sudah bisa

“Ini hanya akal-akalan Kepolisian karena saya yakin ada Konspirasi Taufan Pawe sehingga ke 4 nama yang muncul di MK tidak ditangkap juga, jika ke 4 nama ini ditangkap, saya yakin Taufan Pawe juga ikut terseret” ujarnya

Dasar Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka harus bedasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya

Unsur Unsur Korupsi

1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Alat Bukti Yang Dimaksud

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah, Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.

Sebelumnya Sekjen LAKIN Iksan Mapparenta Daeng Tika bersama Tim PRMGI sambangi Polres Parepare dan silahturahmi dengan Ketua Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (Kompak), H. Mamma dan ketua LSM FOKUS, Mu’stakin besrta tim, Jumat (27/052023) guna bekerjasama untuk membongkar dugaan korupsi dana Dinkes Kota Parepare yang menimbulkan kerugian Negara sebanyak Rp. 6,3 Miliar.

Dimana stetmen Kasat Reskrim AKP Deki Marisaldi S.IK MH yang didampingi Kanit Tipikor dan Penyidik yang menangani perkara tersebut mengatakan pihaknya masih kurang alat bukti untuk mentersangkakan Taufan Pawe dan yang lainnya lantaran pengakuan ke 3 terpidana selalu berubah-berubah.

“Jadi kami pihak Polres Parepare tidak juga bingun lantaran keterangan para terdakwa awalnya mengakui dana tersebut dia nikmati sendiri, setelah vonis sudah diputuskan barulah mereka ingin berbica secara terbuka” ungkapnya Penyidik saat ditemui diruangan Kasat Reskrim

Sementara hal yang sama telah dilontarkan oleh AKP Deki saat itu, “betul jadi ketika ini perkara berjalan di tahun 2020 dr Muhammad Yamin awalnya menjadi tersangka kemudian saya masuk disini pak Kanit dan Penyidik juga baru menjabat disini, setelah segalah upaya hukum yang dilakukan terdakwa sampai tingkat kasasi barulah kamu memulai penyelidikan kasus ini sehingga kami mentersangkakan sebanyak dua orang yakni Jamaludin dan Syahrial” ungkapnya Kasat Reskrim

Penyidik juga mengatakan kepada tim PRMGI dan Sekjen Lakin pada saat itu jika memang teman-teman mempunyai alat bukti baru itu kabar baik agar kami bisa memulai kembali penyidikan kasus tersebut.

“Kami tidak menyeret nama-nama yang muncul dari putusan MK lantaran putusan MK berubah, kemudian keterangan para terdakwa juga yang berubah-rubah, jadi kami mentersangkakan mereka dari dokumen kwitansi yang ditanda tangani keduanya, namun keterangan mereka akui dirinya telah menikmati sendiri uang tersebut awalnya, ketika vonis mereka keluar barulah Syahrial ingin terbuka dan mengakui dirinya uang tersebut diaterima atas perintah wali kota kemudian dia memberikannya” terangnya saat itu.

Diketahui nama-nama yang muncul dalam putusan MK dan dana yang diterima serta alasan dana itu dikeluarkan dr Muhammad Yamin menjelaskan saat diwawancarai pada Senin, (24/04)

Jamaludin dengan total uang diterima sebesar Rp. 3.850.000.000 da tahun 2015/2016/2017.

“Di tahun 2015 menerima uang sebesar Rp.350 juta, terus di tahun 2016 menerima uang lagi sebesar Rp 500 juta+500 juta dengan alasan pembahasan perubahan APBD perintah Walikota, untuk di tahun 2017 sebanyak 2 kali pengambilan dengan alasan berbeda namun perintah walikota, masing-masing sebesar Rp 1.5 miliar dengan alasan perintah walikota untuk bayar Haji Hamsah, dan sebesar Rp. 1 milyar dengan alasan penetapan APBD pokok” jelas mantan Kadinkes Parepare

Lebih lanjut mantan Kadinkes Kota Makassar “Kemudian Pak Syahrial pada tahun 2015 menerima sebesar Rp 280 juta, terus Andi Fudail pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp 1.150.000.000 dengan Alasan pembahasan APBD di DPRD Parepare lalu Firdaus Jollong pada tahun 2015 menerima uang sebesar Rp 600 juta dengan alasan pembahasan APBD perubahan, terus Pak Darwis Kabag Umum pada tahun 2016 menerima uang sebesar Rp 200 juta dengan alasan Open House Walikota parepare Taufan Pawe, Untuk Pak Ansar selaku Kabag Pembangunan yang dulunya Kasatpol pada tahun 2017 menerima uang sebesar Rp 200 juta+Rp 200 juta dengan alasan Bos walikota parepare Taufan Pawe yang menyuruh” terang Dokter Muhammad Yamin.

Dari hasil wawancara awak media kepada terdakwa Dokter Muhammad Yamin ada dua nama dari ketujuh yang disebutkan sudah berstatus menjadi terdakwa dan sedang menjalani hukuman didalam Lapas Kelas I Makassar.

Keduanya di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Selasa (30/01) dengan hukuman yang berbeda Jamaluddin dijatuhkan hukuman pokok 5 tahun, sementara Zahrial 4 tahun.

Terdakwa Jamaluddin divonis hukuman pokok 5 tahun, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti Rp 2,3 miliar subsider 2 tahun 6 bulan

Terdakwa Zahrial divonis hukuman pokok 4 tahun, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan dan uang pengganti Rp 1,4 miliar subsider 2 tahun 3 bulan

Lp (IMDT)

JEJAK TERKAIT

JEJAK TERBARU

JEJAK TRANDING

JANGAN LEWATKAN

All