Makassar | JKN.ID – Kota Makassar masih diselimuti duka mendalam setelah dikabarkan 4 orang meninggal dalam insiden kebakaran di kantor DPRD Makassar dan Provinsi, sementara Pemerintah persiapkan Euforia dengan persiapan acara Event Bike Week 2025 yang digelar oleh Harley Davidson pada tgl (5-6/09) di anjungan pantai losari di Jl.Tanjung Bunga, Desa Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
Kepala UPT Pantai Losari, Mulyani Rossa saat di konfirmasi mengatakan, justru tidak mengetahui detail terkait perizinan event tersebut bahkan sewa lokasi untuk kegiatan tidak tahu sama sekali, bahkan mengarahkan langsung ke pemilik acara (IO) atau BPKAD Kota Makasaar yang menangani acara tersebut.
“Belum ada uang pembayaran untuk acara event masuk ke kas daerah, tapi mungkin setelah acara baru ada pembayaran karena ditakutkan akan dibatalkan, kemudian harga yang kami ketahui sewa lahan 20 Ribu permeter dengan jumlah kurang lebih sekitar Rp.9.000.000 setiap titik dan kemungkinan besar ada tiga titik yang akan dipakai untuk acara selama dua hari mendatang,”jelasnya.
Terpisah, salah satu anggota event Harley Davidson yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan, tidak mungkin kami membangun panggung semegah ini kalau tidak ada izin dan persetujuan dari pemerintah kota termasuk kepala UPTD Pantai Losari, apalagi kami sudah bayar kedepan sebelum kami membawa semua fasilitas yang akan kami gunakan untuk acara tersebut.
“Mustahil rasanya sebuah kegiatan besar seperti Makassar Biker Movement dapat terlaksana tanpa sepengetahuan pihak UPT Pantai Losari terutama terkait biaya sewa lahan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah,”katanya.
Sementara, Ketua Umum L-PACE Hertasmin Dg Gau, mengatakan ketidaktahuan UPTD Pantai Losari menimbulkan kecurigaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan Pantai Losari. Publik berhak tahu berapa biaya yang seharusnya dibayarkan oleh penyelenggara event, dan ke mana dana tersebut dialokasikan.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan audit internal terhadap UPTD Pantai Losari. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam Good governance,
“Jika seorang Kepala UPTD tidak mengetahui detail terkait kegiatan dan potensi pendapatan di wilayah kerjanya, bagaimana mungkin Pantai Losari dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,”ujarnya
Selain itu, Hertasmin Dg Gau menegaskan, peran pejabat publik justru memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan perlu mengingat jika mereka memiliki tanggung jawab secara sosial dan berhenti melakukan kegiatan apapun, apalagi tindakan yang tidak dapat melukai perasaan masyarakat yang sedang berduka.
“Apabila pemerintah Kota Makassar masih melaksanakan kegiatan tersebut maka gabungan Aliansi Masyarakat Sulawesi Selatan akan bersatu melakukan aksi besar-besaran di tempat pelaksanaan acara yang akan berlangsung,”tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan preseden buruk bagi ruang publik pemerintah Kota Makassar apabila acara Event Akbar Makassar Biker Movement sampai terlaksana(red).
lp ; zulaikha.
