Minggu, Juli 14, 2024
spot_img

Oknum Honorer Dinas PUPR Bantaeng, Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

JKN.id – Kejaksaan Negeri Bantaeng menggelar Siaran Pers dan menyampaikan penetapan status Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan bidang pertanian tahun anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng.

Berikut kutipan Siaran Pers Kejaksaan Negeri Bantaeng terkait dengan penetapan status Tersangka kepada FS (Perempuan berusia 40 tahun yang bekerja sebagai tenaga Non ASN ‘Honorer’ di Dinas PUPR Bantaeng).

SIARAN PERS
Nomor: PR-04/P.4.17/Kph.3/04/2024

Pada hari ini, Selasa (30 April 2024). Sekira Pukul 18:40 Wita.

Saya, Satria Abdi SH.MH (Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng) didampingi Tim Penyidik serta Ketua Tim Penyidik, Dr. Andri Zulfikar SH.MH (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng) dan Y. Cahyo Risdiantoro SH.MH (Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng).

Pada hari ini, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyimpulkan dari hasil pengembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, Tim Penyidik kembali menetapkan Tersangka baru, yaitu 1 orang berinisial FS (Seorang Perempuan yang berkerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai Honorer).

Tersangka FS ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: TAP-10/P.4.17/Fd.2/04/2024 Tanggal 30 April 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-407/P.4.17/Fd.2/04/2024 Tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh saya sendiri sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng.

Terhadap FS dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Bantaeng selama 20 hari kedepan, dengan alasan dari Tim Penyidik bahwa dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sekaligus mempercepat proses penyelesaian penanganan perkara penyidikan untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Perkara ini berawal dari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor: Print-01/P4.17/Fd.2/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, tetapi saat itu belum ada Penetapan Tersangka.

Dari Laporan Perkembangan Penyidikan dan Ekspose Perkara tersebut, disimpulkan bahwa Tim Penyidik telah mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.

Tim Penyidik telah mengumpulkan keterangan 53 orang Saksi, Bukti Surat, Bukti Petunjuk dan adanya Barang Bukti uang yang telah disita sebesar Rp.36.100.000,- (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Adapun kronologi singkat perkara ini, yaitu:

Berawal adanya bantuan kepada 36 Kelompok Tani (Poktan) untuk Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2021 yang dananya bersumber dari Kementerian Pertanian berupa DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang bersumber dari APBN Tahun 2021 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng sebesar Rp.6,6 Milyar.

Dana tersebut digunakan untuk Pembangunan Sarana Pertanian dan dilaksanakan secara Swakelola oleh 36 Kelompok Tani, yang terdiri atas:

1. Pembangunan Sumur Tanah Dalam/Dangkal (15 Kelompok Tani).
2. Pembangunan Embung (12 Kelompok Tani).
3. Pembangunan DAM Parit (3 Kelompok Tani).
4. Pembangunan Long Storage (3 Kelompok Tani).
5. Pembangunan Jalan Usaha Tani (3 Kelompok Tani).

Tersangka NQ (Seorang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk kasus yang sama dan saat ini sudah menjalani penahanan dan proses Sidang di Pengadilan Tipikor Makassar) dibantu atau bermufakat bersama Tersangka FS selaku Fasilitator dalam pemotongan anggaran yang diterima oleh Kelompok Tani penerima bantuan dan ikut menerima uang hasil pemotongan anggaran.

Total jumlah uang yang dipotong sebesar Rp.290.800.000., (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
Jumlah ini berdasarkan pengakuan dari Saksi dan Tersangka.

Perbuatan Tersangka FS telah melanggar:

Primair.
Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e Junto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair.
Pasal 11 Junto Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman Pidana Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta Pidana Denda paling sedikit Rp.50 juta dan paling banyak Rp.1 Milyar.

*(Humas Kejaksaan Negeri Bantaeng).

JEJAK TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

JEJAK TERBARU

JEJAK TRANDING

JANGAN LEWATKAN

All