Minggu, Juli 14, 2024
spot_img

Kasi Penkum Kejati Sulsel Serukan Budaya Siri’ Sebagai Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

JKN.id – Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, SH.MH melakukan kegiatan Penerangan Hukum kepada Karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Jum’at, (17/05/2024).

Kegiatan Penerangan Hukum ini merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara, khususnya pejabat dan karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya khasanah pengetahuan hukum dan perundang undangan serta menciptakan karyawan yang taat hukum sehingga dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman.

General Manager Karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang di wakili oleh Manajer Keuangan, Informasi dan Umum, Ambo Tuo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih kepada Tim Penkum Kejati Sulsel yang sangat peduli dalam memberikan pemahaman hukum kepada lapisan masyarakat, terkhususnya kepada karyawan PT. PLN (Persero) Unit Indul Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

“Kami membutuhkan informasi serta pemahaman hukum khususnya dari APH, kunjungan Tim Penkum Kejati SulSel ini sangat bermanfaat dan mengedukasi masyarakat utamanya untuk menghindari kejahatan Tindak Pidana Korupsi di lingkup karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat,” kata Ambo Tuo.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati SulSel, Soetarmi selaku Pemateri kegiatan Penerangan Hukum dengan tema ‘Budaya Siri Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Sulawesi Selatan’, mengatakan perlunya memberikan pembekalan pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi kepada para pimpinan dan karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sebagal upaya pencegahan terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

“Kegiatan Penerangan hukum ini bertujuan agar para pemangku jabatan dan masyarakat dapat mengenal hukum dan menjauhi hukuman,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel.

Soetarmi mengatakan Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia.

“Praktik praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazım terjadi di negara ini,” ujar Soetarmi.

“Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya,” jelas Soetarmi.

Menurut Kasi Penkum Soetarmi, Budaya Siri’ merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bugis Makassar, mengajarkan pentingnya harga diri, empati, dan perilaku terpuji nilai-nilai siri’ dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar, baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia.

“Siri’ membantu menjaga keseimbangan hubungan sosial dan memperkuat integritas individu dan kelompok,” kata Soetarmi.

Kasi Penkum Kejati Sulsel ini kemudian menjelaskan bahwa salah satu upaya preventif untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan kegiatan Penerangan Hukum dengan mensosialisasikan ketentuan yang berlaku terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Ri No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selama kegiatan Penerangan Hukum berlangsung, para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Tindak Pidana Korupsi dimana para peserta banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Narasumber terkait modus operandi Tindak Pidana Korupsi,” kata Soetarmi.

SIARAN PERS
Nomor: PR-92/P.4.3.6/Kph.3/05/2024

JEJAK TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

JEJAK TERBARU

JEJAK TRANDING

JANGAN LEWATKAN

All