Rabu, Juli 17, 2024
spot_img

Kajati Sulsel Pimpin Rakor APIP dan APH, Membahas Penanganan Laporan/Aduan Penyelenggara Pemerintah Daerah di Sulsel

JKN.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Nota Kesepahaman APIP dan APH terkait dengan Penanganan Laporan/Pengaduan Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan. Selasa, (14/05/24).

Rapat Koordinasi ini digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, S.H., MH, kepada media ini menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menjalankan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam Rakor tersebut, Kajati Sulsel, Agus Salim menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Jaksa Agung bersama Kemendagri dan Polri, merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara kementerian/lembaga yang ada dengan dilandasi tekad dan semangat saling mendukung, saling memperkuat, saling mengisi dan saling melengkapi,” jelas Soetarmi, S.H., M.H.

“Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat demi terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel.

“Esensi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggara pemerintah daerah,” urai Soetarmi, S.H., M.H.

Kasi Penkum Kejati Sulsel menambahkan bahwa Kajati Sulsel Agus Salim SH menuturkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Tujuan besarnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur,” kata Soetarmi, S.H., M.H.

Kejati Sulsel

Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, S.H., M.H kemudian mengatakan bahwa yang turut serta hadir mengikuti Rapat Koordinasi tersebut, diantaranya:

1. Surma, S.H.
(Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).

2. Sri Muntari Rustianingrum, S.H. MΜ.Η.
(Jaksa Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri).

3. Jabar Nur.
(Aspidsus Kejati Sulsel).

4. Drs. Teguh Narutomo, M.M, CRGP CGCAE, CFrA.
(Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kemendagri).

5. Drs. Kusna Heriman, M.H.
(PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri).

6. Juliat Permadi Wibowo, S.I.K., M.H.
(KABAGLUHKUM ROKERMALUHKUM DIVKUM POLRI).

7. Imam Turmudi.
(Perwakilan dari KPK).

8. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II serta seluruh Kasi dan Jaksa Fungsional pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel.

SIARAN PERS
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Nomor: PR-88/P4.36/Kph3/05/2024.

JEJAK TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

JEJAK TERBARU

JEJAK TRANDING

JANGAN LEWATKAN

All