Rabu, Juli 17, 2024
spot_img

Anggaran Pelantikan PKD dan Penetapan Anggota Panwaslu Kec Marbo Menuai Tanda Tanya

TAKALAR, JKnews.id – Pelantikan Panitia Pengawas Kelurahan-Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan-Desa (PKD) Kecamatan Mangarabombang yang di gelar di Aula Kantor desa Topejawa pada hari Minggu 02/06/2024, menuai Tanda Tanya dari kalangan masyarakat.

Pasalnya, baru kali ini pada Bulan Juni Tahun 2024 pelantikan tersebut di laksanakan di aula Kantor Desa Topejawa, padahal sebenarnya sepahaman kerja Bawaslu memiliki anggaran dan tidak seperti tahun sebelumnya yang diketahui pelantikan PKD se-kecamatan Mangarabombang tidak pernah di selenggarakan di Aula kantor desa.

Hal tersebut, d ucapkan oleh sala satu warga pada media ini, pertanyakan anggaran dan tempat yang dipakai pada saat dilaksanakannya pelantikan.

“Setahu saya kalau tidak salah anggaran pelantikan belum cair tapi kok panwascam Mangarabombang kini melakukan pelantikan, dan baru kali ini diadakan di Aula Kantor desa Topejawa. Wajib dipertanyakan anggaran apa yang sebenarnya dia pakai”ungkap warga.

Selain itu, belum lagi adanya kritikan masyarakat atas terpilihnya kembali salah anggota Panwaslu Kecamatan Mangarabombang yang sudah pernah mendapatkan surat peringatan (SP) atas prilakunya di pemilu pileg 2024 yang lalu,”tutur warga yang minta namanya tidak di publikasikan, selasa 04/06/2024

Sementara, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa Pada pelantikan Pengawas kelurahan-Desa (PKD) tersebut tidak menggunakan Anggaran yang bersumber dari (APBD) disebabkan belum cair.

“Belum ada anggaran cair memang pak, teman teman itu yang talangi ada yang ngutang tergantung kreativitasnya mereka karena sudah dalam tahapan maka harus dilakukan,Iye Ngutang ngutang itu kodong,”ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar melalui via Telpon Whatsaap.

Lanjut, Ketua Bawaslu takalar menyampaikan terkait sala satu Panwascam Mangarabombang yang diduga pernah bermasalah pada pemilu 2024 lalu dan kembali mengembang tugas sebagai Panwascam,Bawaslu pernah memberikan Surat peringatan.

” Oh iye kan itu sudah di SP, selesaimi rezim pemilu toh makanya rezim Bawaslu di Pilkada ini kita evaluasi dia dibeberapa bulan terakhir tidak lagi melakukan hal yang sama dan kemudian kita minta dia tidak menjadi ketua lagi dan itu sanksinya secara internal dan ada beberapa mekanismenya gituloh ya tidak bisa lagi jadi ketua,”tutur Nellyati(*/).

Lp ; Wrw

JEJAK TERKAIT

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

JEJAK TERBARU

JEJAK TRANDING

JANGAN LEWATKAN

All